Melalui PKL ini mahasiswa tidak hanya mengimplementasikan teori hukum yang diperoleh di bangku perkuliahan, tetapi juga terlibat langsung dalam berbagai kegiatan administratif dan teknis di lingkungan BNNK Sumenep, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum dalam pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi penyalahguna narkotika, serta pemberantasan tindak pidana narkotika, dengan fokus utama pada pemahaman alur penanganan penyalahguna narkotika sebagai subjek hukum, mulai dari tahap asesmen, penentuan rekomendasi rehabilitasi, hingga pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses tersebut turut melibatkan aparat BNN, tenaga medis, konselor rehabilitasi, serta instansi terkait lainnya, sekaligus memberikan ruang bagi mahasiswa untuk melakukan pengamatan dan analisis terhadap potensi kendala dan efektivitas prosedur yang diterapkan; selain kegiatan internal, mahasiswa juga mengikuti agenda eksternal berupa sosialisasi dampak penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Ambunten yang mengacu pada program P4GN, sebagai bentuk upaya preventif dan edukatif kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi publik dalam pencegahan narkotika, sehingga secara keseluruhan kegiatan PKL ini menjadi wujud sinergi antara dunia akademik dan lembaga pemerintah dalam mendukung penegakan hukum yang humanis, transparan, dan berorientasi pada pemulihan.

Acara pembekalan dan pelepasan berlangsung khidmat dan penuh antusias. Dalam sambutannya, pimpinan fakultas Hukum Universitas Wiraraja menyampaikan bahwa PKL merupakan sarana strategis bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam praktik nyata di lapangan.

“Melalui PKL, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan kompetensi profesional, meningkatkan etos kerja, serta membangun sikap tanggung jawab dan disiplin. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk memperkuat kerja sama antara Universitas Wiraraja dengan berbagai mitra,” ujarnya.

Pada sesi pembekalan, mahasiswa mendapatkan materi terkait etika kerja, budaya organisasi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tata cara pelaksanaan PKL. Materi tersebut disampaikan oleh Ketua pelaksana Sekaligus Kaprodi Fakultas Hukum dan narasumber dari kejasaan Sumenep Ibu Nur Fajjriyah, S.H.  guna membekali mahasiswa agar siap menghadapi tantangan di lokasi PKL masing-masing.

Sementara itu, pelepasan mahasiswa PKL ditandai dengan penyerahan secara simbolis kepada perwakilan dosen pembimbing lapangan. Momentum ini menjadi penanda dimulainya pelaksanaan PKL yang akan berlangsung dalam jangka waktu sesuai ketentuan akademik Universitas Wiraraja.

Dengan dilaksanakannya kegiatan pembekalan dan pelepasan ini, Universitas Wiraraja berharap mahasiswa dapat melaksanakan PKL dengan baik, menjaga nama almamater, serta memberikan kontribusi positif bagi instansi tempat mereka melaksanakan praktik kerja lapangan

Selama periode magang tersebut, Nor Erfani ditempatkan pada Divisi Legal Corporate, sebuah unit strategis yang bertanggung jawab atas kepatuhan, tata kelola, dan perlindungan hukum perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Penempatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman kerja nyata serta mengasah kemampuan analisis mahasiswa dalam menghadapi dinamika hukum korporasi yang kompleks.

Dalam pelaksanaannya, Nor Erfani terlibat aktif dalam berbagai aktivitas krusial perusahaan. Ia tidak hanya mempelajari struktur organisasi, tetapi juga terjun langsung dalam penyusunan serta penelaahan dokumen hukum (legal drafting) seperti kontrak operasional dan perjanjian kerja sama. Selain itu, Erfani berkesempatan menyusun opini hukum (legal opinion), melakukan riset mendalam terhadap regulasi terbaru, hingga membantu penyiapan berkas perkara perdata. Pengalaman lapangan ini semakin lengkap saat ia berkesempatan mengikuti jalannya persidangan di pengadilan untuk melihat praktik litigasi secara langsung.

Melalui keterlibatan intensif ini, Nor Erfani berhasil memperoleh pemahaman komprehensif mengenai peran vital bagian Legal Corporate dalam memitigasi risiko hukum dan menjaga kepatuhan perusahaan. Program ini diharapkan dapat mencetak lulusan hukum yang tidak hanya unggul secara teoritis,

Di bawah bimbingan langsung Sekretariat Bagian Keuangan, Kevin secara intensif melakukan verifikasi mendalam terhadap berbagai dokumen transaksi belanja daerah. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari setiap kegiatan proyek maupun operasional telah dihitung dengan benar dan disetorkan ke kas negara tepat waktu.

Langkah ini diambil sebagai upaya nyata mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu hukum ke dalam praktik birokrasi. Dengan memastikan setiap transaksi patuh secara regulasi, Kevin turut berkontribusi dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana publik di Dinas PUTR. Melalui pengawasan aspek hukum ini, potensi kesalahan administrasi yang berisiko pada pelanggaran hukum pajak dapat diminimalisir sejak dini.

“Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Mahasiswa Hukum Unija Terjun Langsung ke Dinas PUTR Sumenep,” menjadi semangat utama dalam kegiatan ini. Keterlibatan aktif ini membuktikan bahwa sinergi antara dunia akademik dan instansi pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan bebas dari penyimpangan administratif.

Kegiatan ini berupa praktik kerja lapangan di lingkungan lembaga peradilan tertinggi negara, yang mencakup keterlibatan dalam kegiatan administratif peradilan, pengelolaan dan penataan berkas perkara, pencatatan jadwal serta informasi persidangan, pemetaan dan penelusuran regulasi, observasi proses persidangan, serta penyusunan laporan kegiatan dan analisis hukum . Selain itu, magang ini juga difokuskan pada pemahaman terhadap dinamika reformasi kelembagaan peradilan, khususnya terkait penyatuan Pengaturan Pengadilan Pajak ke bawah payung Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pelaksanaan magang ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis dan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa mengenai sistem peradilan Indonesia, terutama dalam aspek administrasi dan teknis peradilan di Mahkamah Agung . Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengaplikasikan ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata, meningkatkan kemampuan analisis hukum, membentuk sikap profesional dan etika kerja di lingkungan peradilan, serta memperluas wawasan mahasiswa mengenai implikasi hukum dan kelembagaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXI/2023 yang menetapkan bahwa Pengadilan Pajak harus berada di bawah Mahkamah Agung guna menjamin independensi dan kepastian hukum.

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan dengan metode pembelajaran berbasis praktik langsung. Mahasiswa menjalankan tugas harian sesuai arahan pembimbing lapangan, bekerja berdampingan dengan pegawai Panitera Muda Tata Usaha Negara, serta mengikuti alur kerja administrasi peradilan yang berlaku. Selain menjalankan tugas administratif, mahasiswa juga melakukan observasi terhadap proses persidangan dan tata kerja aparatur peradilan, mencatat temuan lapangan, serta mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut kemudian didokumentasikan dan dianalisis secara sistematis dalam bentuk laporan magang dan final project sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik.

Fakultas Hukum Universitas Wiraraja (Unija) menggelar kegiatan penyuluhan hukum narkotika dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di lingkungan kampus Universitas Wiraraja. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dari berbagai fakultas sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dan bahaya narkoba di kalangan generasi muda.

Penyuluhan ini menghadirkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumenep Bambang Sutrino sebagai pemateri utama. Dalam paparannya, Kepala BNN Sumenep menjelaskan secara komprehensif mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, dampak negatifnya bagi kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi muda, serta ancaman hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk perbedaan antara pengguna, pengedar, dan bandar, serta pentingnya peran masyarakat dan mahasiswa dalam mendukung program P4GN.

Kepala BNN Sumenep menekankan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan kampus yang bersih dari narkoba. Ia mengajak seluruh mahasiswa Universitas Wiraraja untuk berani menolak narkoba dan aktif menyebarkan informasi positif terkait bahaya narkotika di lingkungan sekitar.

Pihak Universitas Wiraraja menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala BNN Sumenep dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen kampus dalam mendukung program nasional P4GN serta membentuk karakter mahasiswa yang sadar hukum, sehat, dan berintegritas.

Melalui penyuluhan hukum narkotika ini, Universitas Wiraraja berharap seluruh civitas akademika semakin peduli dan berperan aktif dalam mencegah penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, khususnya di lingkungan perguruan tinggi.

Sumenep — Fakultas HUKUM Universitas Wiraraja (UNIJA) menggelar Rapat Terbuka Senat dalam rangka Yudisum di Graha Sumekar, Rabu (31/07/2025). Sebanyak 87 yudisiawan dan yudisiawati fakultas Hukum dikukuhkan dalam prosesi akademik yang berlangsung khidmat dan penuh kebanggaan

Dekan Fakultas Hukum, Dr. Zainuri, S.H.,M.H. dalam sambutannya menyampaikan bahwa gelar akademik yang diperoleh merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan, dan kecerdasan para Yudisium

“Dengan gelar akademik ini, semoga kalian mampu menerapkan, mengembangkan, serta menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia juga berpesan agar para lulusan dapat berkiprah dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan almamater, bangsa, dan negara.

“Gelar yang saudara peroleh hari ini bukan sekadar simbol, tetapi amanah yang harus dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa,” sambungnya.

Dekan Fakultas Hukum juga menekankan pentingnya sikap disiplin, komitmen tinggi, kreativitas, inovasi, serta kemandirian sebagai modal untuk menghadapi persaingan global.

“Saya berharap kalian selalu mengedepankan prinsip jujur, bekerja keras, dan disiplin dalam menjalankan tugas, sehingga mampu menjadi sosok profesional yang berdaya saing di tingkat global,” pesannya.

Dalam kesempatan itu, Dr. Zainuri, S.H.,M.H. juga menegaskan komitmen universitas dalam memperkuat tata kelola dan sumber daya manusia dengan menerapkan Good University Governance yang berlandaskan transparansi,

Peninjauan Kurikulum ini dipimpin langsung oleh Ketua Tim Peninjauan Kurikulum, Anita, S.H., M.H, Pimpinan Fakultas Hukum serta para dosen dari tim kurikulum lanjutan. Peninjauan ini menjadi bagian penting dari siklus pengembangan kurikulum, yang sebelumnya juga melibatkan alumni, praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan pihak eksternal lainnya. Masukan mereka dijadikan dasar dalam merumuskan struktur kurikulum dan strategi pembelajaran agar semakin adaptif, aplikatif, dan responsif terhadap perubahan zaman.

Dengan dilakukannya peninjauan ini, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam pengembangan pendidikan hukum yang berkualitas dan relevan dengan tantangan global.